metroikn, SAMARINDA – Desakan agar pemerintah pusat menghentikan rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) kembali menguat. Kali ini datang dari Forum Aksi Kaltim, gabungan sejumlah organisasi masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim), yang menilai kebijakan tersebut tidak adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Forum ini menyampaikan aspirasi mereka langsung dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda, Selasa malam (11/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, mereka menegaskan agar suara rakyat daerah penghasil tidak diabaikan oleh pemerintah pusat.
Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT), Vendy Meru, yang mewakili Forum Aksi Kaltim, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan DPRD dalam menampung masukan masyarakat.
Ia menilai langkah legislatif ini sebagai bukti keberpihakan terhadap kepentingan daerah.
“Kami bersyukur DPRD membuka ruang dialog. Semua aspirasi sudah diterima dan kami harap segera diteruskan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Vendy, Forum Aksi Kaltim tidak sekadar menolak pemotongan DBH, tetapi juga menuntut pemerintah pusat meninjau ulang pola pembagian hasil kekayaan alam yang selama ini dianggap timpang.
Ia menuturkan, berdasarkan data tahun 2024, PDRB Kaltim mencapai Rp80 triliun dan menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap ekonomi nasional melalui sektor tambang dan migas. Namun, ironi terjadi karena masyarakat di daerah kaya tersebut masih banyak hidup dalam keterbatasan.
“Kaltim penyumbang devisa besar bagi negara, tapi banyak warganya belum menikmati hasil bumi sendiri. Ini paradoks yang harus dihentikan,” tegasnya.
Selain soal DBH, Forum Aksi Kaltim juga menyinggung minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, terlebih Kaltim kini menjadi tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbatasan langsung dengan Malaysia.
Vendy menyebut, Kaltim semestinya tampil sebagai contoh daerah sejahtera, bukan hanya penghasil sumber daya untuk pusat.
Sebagai tindak lanjut, Forum Aksi Kaltim memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada DPRD untuk meneruskan hasil RDP ke pemerintah pusat. Mereka menuntut agar hasil pertemuan tidak berhenti pada pernyataan simpatik semata.
“Kami ingin bukti, bukan janji. Dewan punya tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya,” katanya.
Vendy juga mengingatkan, jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada langkah nyata, pihaknya akan melakukan aksi lanjutan, termasuk penutupan Sungai Mahakam sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan fiskal.
Menurutnya, aksi itu bukan bentuk ancaman, melainkan simbol eksistensi Kaltim sebagai penopang ekonomi nasional.
“Kalau nanti pemerintah pusat sampai meminta sungai dibuka, itu tandanya mereka sadar betapa pentingnya Kaltim. Tapi kalau diam saja, artinya daerah ini belum dianggap berarti,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perjuangan Forum Aksi Kaltim bersifat murni dan non-politis, semata-mata demi kesejahteraan masyarakat daerah.
“Kami tidak membawa kepentingan politik apa pun. Ini murni perjuangan rakyat agar bisa hidup layak di tanahnya sendiri,” terangnya.
RDP ini berakhir dengan komitmen DPRD Kaltim untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dan mengirimkannya secara resmi ke pemerintah pusat dalam waktu dekat.
