metroikn, BALIKPAPAN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan memastikan kinerja birokrasi Pemkot Balikpapan berjalan efektif, efisien, dan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa proses evaluasi tahun ini mencakup seluruh 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meski demikian, paparan langsung hanya diberikan oleh beberapa OPD yang dinilai memiliki capaian terbaik.
“Kalau semua OPD dipaparkan satu per satu, waktunya tidak akan cukup. Jadi kami pilih beberapa OPD yang berprestasi untuk menunjukkan strategi, inovasi, dan program unggulan mereka,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Bagus menegaskan bahwa evaluasi SAKIP tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga melihat sejauh mana program pemerintah menghasilkan dampak nyata. Fokusnya antara lain penurunan kemiskinan, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Kami berharap seluruh OPD bisa meraih nilai A, bahkan kalau bisa double A, sebagai bukti komitmen Balikpapan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi ini juga menjadi bagian dari penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang periode 2025–2030, agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan prioritas nasional.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pelaksanaan SAKIP tidak boleh dipandang sebagai rutinitas laporan tahunan, melainkan sebagai cara membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
“Intinya bukan sekadar menulis laporan. Kinerja pemerintah harus bisa dirasakan langsung oleh warga,” tambahnya.
Melalui evaluasi rutin dari Kemenpan-RB, Pemkot Balikpapan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat efektivitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan berjalan dengan prinsip akuntabilitas.
Sebagai informasi, SAKIP merupakan instrumen yang menilai bagaimana instansi pemerintah menerapkan prinsip good governance, mulai dari perencanaan program, penggunaan anggaran, hingga capaian pembangunan. Evaluasi ini memastikan setiap rupiah dari anggaran publik digunakan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. (adv/metroikn)
