metroikn, TANJUNG REDEB – Langkah pemerintah pusat menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya konkret dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk bangkit pasca perlambatan ekonomi.
Anggota DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat di daerah, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menghadapi keterbatasan modal.
“Tambahan likuiditas di sektor perbankan diharapkan dapat memperluas jangkauan kredit. Kami ingin pelaku usaha menengah ke bawah benar-benar bisa memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai kebijakan ini menjadi stimulus besar yang mampu menggerakkan roda perekonomian dari akar rumput. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk ikut mendorong masyarakat memanfaatkan program pembiayaan tersebut secara produktif.
“Besar kecilnya dana yang terserap di daerah tidak terlalu penting, asalkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan menggunakannya untuk kegiatan ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rudi berharap agar kebijakan penguatan likuiditas tidak hanya difokuskan pada bank-bank milik negara, tetapi juga melibatkan bank daerah seperti Bankaltimtara. Menurutnya, hal itu akan memperkuat struktur ekonomi lokal dan mempercepat distribusi manfaat kebijakan di tingkat kabupaten.
“Kalau hanya mengandalkan bank BUMN, tentu penyalurannya terbagi secara nasional. Tapi kalau bank daerah diberi ruang yang sama, maka ekonomi lokal bisa tumbuh lebih cepat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar lembaga perbankan, baik nasional maupun daerah, dapat menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat kecil.
“Persyaratan kredit jangan terlalu berat. Intinya, perbankan harus menjadi mitra pembangunan yang membantu masyarakat, bukan malah membatasi,” tegasnya.
Rudi menutup dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan lembaga keuangan, untuk bersinergi dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui peningkatan akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. (adv/metroikn)
