metroikn, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa program-program prioritas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, akan tetap berjalan meski pemerintah pusat berencana melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja negara pada tahun 2026. Kebijakan nasional tersebut merupakan bagian dari strategi pengendalian fiskal untuk menjaga stabilitas keuangan negara.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud memastikan bahwa pelayanan dasar masyarakat akan menjadi prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Ia menegaskan, sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tidak boleh terdampak oleh kebijakan efisiensi.
“Kalau memang ada pengurangan anggaran, kami akan lakukan langkah antisipasi. Yang penting, pendidikan dan kesehatan tetap aman,” ujar Rahmad, Sabtu (18/10/2025).
Menurut Rahmad, kedua sektor tersebut merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat. Meski pembangunan infrastruktur tetap dibutuhkan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan dasar publik tetap berjalan optimal.
“Infrastruktur penting, tapi yang paling utama tetap pendidikan dan kesehatan. Itu tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Rahmad menjelaskan bahwa Pemkot akan melakukan simulasi anggaran untuk menentukan skala prioritas program. Melalui langkah ini, pemerintah dapat mengidentifikasi kegiatan yang benar-benar mendesak dan menunda program yang bersifat seremonial atau belum mendesak.
“Simulasi ini akan membantu kami menentukan mana yang harus tetap dijalankan. Kalau ada kegiatan yang bisa ditunda, kita tunda dulu agar pelayanan publik tidak terganggu,” jelasnya.
Terkait kemungkinan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Rahmad menyatakan Pemkot Balikpapan siap menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Namun, ia berharap efisiensi tidak menghambat program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kita ikuti kebijakan pusat, tapi tetap melihat kondisi lapangan. Nanti saat pembahasan APBD 2026 akan kita sesuaikan,” katanya.
Rahmad juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, jaminan kesehatan tidak boleh terkena imbas pemangkasan anggaran karena menyangkut hak dasar warga.
“BPJS Kesehatan itu hak masyarakat, tidak boleh dipotong. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat kecil,” tandasnya.
Selama ini, Pemkot Balikpapan menanggung sebagian biaya kepesertaan BPJS bagi warga kurang mampu. Jika dukungan tersebut terganggu, Rahmad khawatir hal itu akan berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di fasilitas medis milik pemerintah.
“Program BPJS ini sangat membantu masyarakat kecil, terutama mereka yang belum punya pekerjaan tetap. Jadi kami pastikan tidak akan mengurangi jaminan kesehatan warga,” tutupnya. (adv/metroikn)
