metroikn, SAMARINDA – Rangkaian kasus keracunan siswa di sejumlah daerah menjadi tamparan keras bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program nasional yang sejatinya dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak justru berisiko menimbulkan masalah baru jika pengelolaannya tidak dikawal dengan sistem yang ketat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjadi salah satu kepala daerah yang bergerak cepat menyikapi situasi tersebut.
Ia menegaskan, persoalan gizi anak tidak boleh terjerumus menjadi krisis kepercayaan publik akibat lemahnya pengawasan di lapangan.
“Kita tidak bisa lagi menutup mata. Program ini harus berjalan dengan sistem yang aman dan terstandar. Salah satu kuncinya adalah pengelolaan bahan pangan yang benar,” tegas Andi Harun, Sabtu (4/10/25).
Menurutnya, pembenahan sistem MBG bukan sekadar persoalan menu atau rasa, melainkan menyangkut rantai logistik dan penyimpanan bahan pangan yang kerap luput dari perhatian.
Ia menilai, setiap dapur penyedia MBG wajib memiliki cold storage atau freezer untuk memastikan bahan tetap segar meski disiapkan dalam volume besar.
“Ada dapur yang memasak hingga tiga ribu porsi per hari. Tanpa sistem pendinginan yang memadai, bahan pangan bisa cepat rusak. Ini risiko serius,” ujarnya.
Samarinda sendiri pernah menghadapi kasus makanan bantuan yang didistribusikan dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Dari pengalaman itu, Andi menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan menyeluruh dari hulu ke hilir mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi ke peserta didik.
Pemerintah Kota Samarinda kini memperkuat koordinasi bersama Forkopimda, Satgas Percepatan MBG, dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merancang sistem pengawasan terpadu dan memperkecil celah risiko di lapangan.
“Kita butuh integrasi sistem dan kolaborasi lintas sektor agar program ini benar-benar menjawab tujuan awalnya yakni menghadirkan generasi yang sehat, bukan justru menambah masalah,” terangnya.
Langkah cepat Samarinda diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain untuk tidak sekadar menjalankan program secara administratif, melainkan memastikan keamanan pangan dan keberlanjutan gizi anak bangsa menjadi prioritas utama.
