metroikn, SAMARINDA — Rencana pemekaran Kabupaten Kutai Utara dari wilayah induknya, Kutai Timur, kembali mencuat ke permukaan.
Namun di tengah antusiasme masyarakat dan tokoh lokal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) menegaskan bahwa pemekaran wilayah bukan sekadar pemenuhan aspirasi, melainkan menuntut kesiapan menyeluruh dari berbagai aspek.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menekankan bahwa proses pemekaran daerah otonomi baru (DOB) harus dilandasi dengan kajian matang, baik dari sisi administratif, fiskal, maupun sosial.
Ia mengingatkan, pembentukan daerah baru tidak boleh hanya didorong oleh keinginan politik semata.
“Pemekaran itu bukan hanya soal keinginan membentuk wilayah baru, tapi juga soal kesiapan kelembagaan, sumber daya, dan dampaknya terhadap daerah induk,” ujar Sri, Sabtu (26/7/2025).
Ia menyebut, Pemerintah Provinsi tidak dalam posisi mendorong atau mengintervensi proses tersebut. Pemprov hanya memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap berada dalam jalur konstitusional sesuai mekanisme Undang-Undang Pembentukan DOB.
“Pemekaran Kutai Utara adalah aspirasi daerah. Kami hanya memantau prosesnya agar sesuai aturan. Semua tergantung evaluasi dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Sri juga mengingatkan bahwa hingga kini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium terhadap pemekaran wilayah. Artinya, seluruh pengajuan DOB tetap harus menunggu kebijakan dan keputusan akhir dari tingkat nasional.
Menurutnya, evaluasi dalam proses pemekaran mencakup dua sisi, yakni kesiapan wilayah baru dan dampak terhadap daerah yang ditinggalkan. Pemerintah pusat akan menilai secara komprehensif agar pemekaran tidak menjadi beban baru dalam tata kelola pemerintahan.
“Evaluasinya akan menyasar kedua pihak. Tidak hanya daerah yang ingin dimekarkan, tapi juga kondisi daerah induk pascapemekaran,” tegas Sri.
Dengan demikian, Pemprov Kaltim menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi wacana pemekaran wilayah. Pemekaran harus didasarkan pada kesiapan riil, bukan semata-mata desakan atau euforia politik.
