metroikn, SAMARINDA — Di tengah derasnya arus informasi digital, media dinilai bukan sekadar penyampai berita, melainkan mitra strategis pemerintah dalam menjaga kualitas komunikasi publik.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, saat menanggapi peran media dalam dinamika pemerintahan dan masyarakat, Sabtu (26/7/2025).
Menurut Sri Wahyuni, media massa memegang peranan penting dalam membentuk opini publik yang sehat, kritis, dan berimbang.
Pemerintah daerah, katanya, tak dapat bekerja sendiri tanpa peran media yang aktif mengawal kebijakan serta menjembatani informasi kepada masyarakat.
“Media hadir sebagai bagian dari sistem demokrasi yang mendukung keterbukaan dan partisipasi. Pemerintah perlu media untuk menyampaikan kerja-kerja pembangunan secara objektif dan transparan,” ujarnya.
Ia menilai, media bukan hanya sebagai kanal penyebaran informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara kepentingan negara dan kebutuhan warga. Fungsi ini menjadi sangat penting di era keterbukaan informasi saat ini, di mana publik membutuhkan informasi yang terverifikasi dan tidak menyesatkan.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa media turut berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Dengan narasi yang membangun dan edukatif, media mampu memperkuat pemahaman masyarakat atas kebijakan yang diambil pemerintah.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme pers dalam menjalankan fungsinya. Kode etik jurnalistik, menurutnya, harus menjadi landasan utama dalam praktik kerja media, agar kehadiran pers tidak hanya menginformasikan, tapi juga memberi arah dan kontrol sosial yang konstruktif.
“Keberadaan media sangat krusial, terutama dalam menjaga ruang publik tetap sehat dan terhindar dari polarisasi akibat informasi yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Sri Wahyuni berharap sinergi antara pemerintah daerah dan media dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam konteks pemberitaan, tetapi juga dalam upaya membangun literasi publik dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
