metroikn, SAMARINDA — Persoalan banjir di Kota Samarinda masih menjadi momok yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai penanganan banjir selama ini belum menyentuh akar persoalan dan hanya bersifat tambal sulam.
Menurut Deni, upaya pengerukan sungai atau pembangunan drainase setempat yang dilakukan secara sporadis tidak cukup untuk mengatasi banjir secara permanen. Ia pun menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dinilainya belum optimal menjalankan seluruh bidang tanggung jawabnya.
“Kami berharap PUPR tidak hanya fokus pada satu bidang saja. PUPR memiliki enam bidang kerja, salah satunya penanganan banjir yang harus jadi prioritas bersama,” tegas Deni, Rabu (9/7/2025).
Politisi Partai Gerindra itu juga mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera menyusun perencanaan strategis jangka panjang sebagai panduan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, banjir yang berulang menunjukkan bahwa pendekatan teknis selama ini belum menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Ini bukan lagi soal proyek tahunan, tapi butuh desain induk yang komprehensif. Kita harus memikirkan penanganan banjir untuk 10 bahkan 20 tahun ke depan,” jelasnya.
Deni pun menekankan pentingnya penerapan konsep green design sebagai solusi berkelanjutan. Ia menyarankan penanganan banjir dilakukan dengan menggabungkan pemetaan kawasan rawan banjir, pembangunan berbasis ekologi, serta keterlibatan aktif masyarakat.
“Kalau dikerjakan serius dan lintas sektor, penanganan banjir bukan hal mustahil. Yang kita butuhkan adalah sistem, bukan pola lama tambal sulam,” pungkas Deni. (adv/metroikn)
