metroikn, SAMARINDA — Kelangkaan gas LPG bersubsidi kembali menjadi sorotan di Kota Tepian. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa fenomena ini telah berulang kali terjadi dan menimbulkan keresahan, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.
“Sudah sering terjadi, dan dampaknya sangat terasa di kalangan masyarakat kecil. Ini bukan hal sepele,” ungkap Rohim, Jumat (4/6/2025).
Rohim juga menyoroti potensi adanya praktik yang memengaruhi distribusi LPG, termasuk dugaan permainan harga dan sindikasi yang merugikan masyarakat. Ia menilai Pertamina harus bertanggung jawab atas situasi ini.
“Sudah saatnya masyarakat menyuarakan ketidakpuasan. Pertamina harus bertanggung jawab terhadap situasi yang terjadi,” tegasnya.
Ia mempertanyakan klaim Pertamina yang menyebut pasokan gas di Samarinda tetap aman, padahal fakta di lapangan justru menunjukkan lonjakan harga signifikan.
“Kalau memang pasokan diklaim cukup, lalu kenapa harga di lapangan bisa melonjak dari Rp18.000 menjadi Rp70 ribu bahkan Rp80 ribu per tabung?” katanya menekankan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menambahkan bahwa penanganan kelangkaan LPG ini memerlukan langkah struktural yang melibatkan pemerintah pusat. Sebab, Pertamina berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.
“Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam pengawasan langsung. Namun, aspirasi masyarakat tetap penting untuk disuarakan sebagai bagian dari pengawasan publik,” pungkas Rohim. (adv/metroikn)
