metroikn, Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser serius melakukan penataan wilayah guna mengatasi kawasan kumuh.
Sebagai langkah awal, pemerintah melakukan studi komparasi ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai Rabu (13/9/2023). Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Paser berusaha mengulik keberhasilan Pemkab Bandung dalam menata wilayahnya melalui program Kota Tanpa Kumuh.
Terlebih, Kabupaten Bandung masuk kategori dengan penataan wilayah terbaik di Indonesia.
“Jadi ini kesempatan kita untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, bagaimana nantinya bisa diterapkan sesuai dengan kondisi di daerah,” kata Bupati Paser Fahmi Fadli di sela studi banding ke Pemkab Bandung didampingi sejumlah pejabat perangkat daerah.
Pemkab Paser juga menilai penataan wilayah saat ini cukup krusial dalam upaya mempersiapkan perpindahan Ibukota Negara (IKN) Nusantara, 2024 mendatang.
Perpindahan IKN ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), tentu turut memberi dampak turunan ke daerah satelit, semisal Kabupaten Paser.
Untuk itu, Pemkab perlu menata wilayahnya sebelum dampak pembangunan terlanjur kumuh.
“Ribuan penduduk bakal berdatangan ke IKN, dikhawatirkan nanti yang datang melebihi kapasitas, jadi perlu menyiapkan kawasan-kawasan kita,” timpal Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Paser Adi Maulana.
Selain itu, kesempatan ini juga sebagai upaya Pemkab dalam mempertahankan predikat Adipura yang telah diraih Paser.
“Makanya kita menata kawasan-kawasan harus sejak dini punya strategi dan pola khsusus dalam menangani kawasan kumuh,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Cakra Amiyana mengemukakan beberapa inovasi yang diterapkan dalam upaya pengentasan kawasan kumuh hingga penataan wilayah.
Menilik luasan wilayah, Pemkab Bandung perlu memaksimalkan pengelolaan penataan dengan melibatkan intansi terkait.
“Banyak inovasi yang dilakukan Pemkab Bandung dalam penerapannya, namun di sisi lain kami juga belajar dengan kabupaten lain, dalam pertemuan ini kami sudah menghadirkan beberapa OPD untuk diskusi,” demikian Cakra.
(sah/yap)
